Akhirnya tidak terlalu “wah” untuk menyebutkan bahwa keruntuhan rezim otoritarianisme yang mengarah pada transisi demokrasi berhasil menciptakan kehidupan yang kondusif bagi rakyat. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia misalnya, transisi demokrasi malah menuai petaka bagi rakyatnya sendiri. Kelaparan, kemiskinan, pelanggaran HAM, kekerasan dan ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan ini yang masih saja berjalan sebagaimana yang terjadi pada rezim otoriter sebelumnya. Bahkan transisi demokrasi yang kita sebut sebagai demokrasi liberal semakin mengancam masa depan rakyat itu sendiri. Keunggulan demokrasi kita bukan lagi ditentukan oleh kekuatan rakyat, melainkan ditentukan oleh kekuatan modal yang tersedia.
Kondisi ini memang sebuah keniscayaan bagi negara-negara yang meyakini konsep weberian yang mengatakan bahwa domain ekonomi dan domain politik menjadi sesuatu yang terpisah. Sebab demokrasi liberal yang meniscayakan kebebasan politik tidak disertakan dengan kebebasan ekonomi bagi rakyatnya untuk dapat mengakses sumber-sumber ekonomi yang ada. Padahal dalam prakteknya tidak ada satupun negara yang mengalami kemajuan dengan paradigma weberian tersebut, salah satu contoh negara yang membuktikan dalam hal ini adalah Rusia dan Argentina. Dua negara ini merupakan negara yang luluhlantak dengan menerapkan model demokrasi liberal, karena ia hanya mengedepankan pada aspek kebebasan politik semata tidak pada aspek ekonomi.
Bahkan jauh sebelum itu, kritik terhadap model demokrasi liberal ini juga sudah diingatkan oleh beberapa kalangan, kritik terhadap demokasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebutkan bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin sendiri mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjouis (the dictatorship of borguise), di mana instrumen dan sumber daya kekekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjouis saja.
Berangkat dari sinilah pnting kiranya bagi kita untuk membongkar kebohongan di balik demokrasi liberal yang selama ini dianggap sebagai “mantra” dalam membangun kehidupan rakyat yang sejahtera. Sebab demokrasi liberal tidak bisa dilepaskan dari peran neoliberalisme, dua aspek ini, yaitu demokrasi liberal dan neoliberalis merupakan dua sisi mata uang yang menyesatkan peradaban manusia. Dua-duanya merupakan unsur yang saling terkait dan berkerja secara sinergis dalam menghancurkan peradaban manusia. Oleh karenanya membongkar kebohongan di balik demokrasi ini adalah sebuah keharusan. Banyak orang yang dikelabui dengan model demokrasi ini, seakan-akan pandangan Huntington ataupun Joseph Scumpeter yang mengatakan keberhasilan bagi negara yang menjalankan transisi demokrasi adalah, ketika negara berkembang mampu melaksanakan pemilihan umum secara adil, bebas dan kompetisi terbuka.
Standar penilai yang menyesatkan ini sebagaimana pandangan Robert A. Dahl tentunya tidak perlu lagi dipertahankan, sebab bagi A. Dahl, bahwa model yang demikian tak ubahnya sebagai demokrasi minimalis atau dalam istilah Larry Jay disebut sebagai demokrasi electoral. Demokrasi ini bekerja bukanlah dengan menjadikan rakyat sebagai subyek utama, melainkan modal yang dikelola oleh negara-negara maju atau kapitalisme. Bagi negara kapitalisme ataupun neoliberal, selalu akan mencuri kesempatan di tengah krisis ekonomi dan politik yang terjadi dalam negara otoriter. Dan perlahan-lahan mulai mencengkramkan kepentingannya dengan menamkan modal dan mendirikan berbagai koorporasi yang didukung oleh kekuatan IMF dan World Bank.
Bentuk-bentuk koorporasi ataupun perusahan multinasional ini diciptakan dengan begitu massif di tengah negara yang sedang mengalami transisi, dalam data yang dimiliki oleh Norena tercatat ada 100 perusahaan multinasional terbesar mengontrol 20 % asset asing global, 51 dari 100 negara terbesar dunia adalah perusahaan, hanya 49 yang merupakan negara bangsa. Dengan kekuasaan koorporasi yang sangat hegemonic dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang yang ditandai dengan ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin. Dan berawal dari sinilah kemudian koorporasi-koorporasi ini tiba-tiba akan berkembang menjadi finance oligarkhi yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan ia tidak segan-segan untuk memuluskan program-program neoliberal, kekerasan pun juga dihalalkan, dan rezim otoriter sekalipun didukung demi tegaknya agenda demokrasi pasar dan neoliberalisme.
Belajar Dengan Argentina
Salah satu peristiwa yang dapat kita pelajari dalam kasus ini adalah, di negera Argentina. Dalam kasus negara yang banyak pengalaman pada masa transisi ini, terbukti kehancuran demokrasi berawal dari terbuka lebarnya peluang bagi koorporasi dan sistem ekonomi neoliberalisme dalam memainkan kepentingannya di Argentina. Dengan keterlibatan para komparador-komparador kapitalis ini, telah mendorong Martinez de Hoz sebagai pemimpin Argentina pada saat itu untuk menggantikan strategi pembangunan Argentina dari yang berorientasi industrialisasi substitusi impor (ISI) menuju fondasi bagi sistem ekonomi kapitalisme. Tujuan liberalisasi ekonomi ini pada dasarnya adalah untuk mengintegrasikan ekonomi nasional Argentina ke dalam sistem ekonomi global yang berdasarkan pada mekanisme pasar.
Hanya saja upaya Martinez untuk mengintegrasikan ekonomi nasional Argentina ke dalam sistem ekonomi kapitalisme bukan mendorong terciptanya demokrasi yang sebenarnya. Melainkan semakin terpuruknya ekonomi rakyat Argentina dan matinya demokrasi yang berbasis pada rakyat itu sendiri. Setidaknya hal ini terbukti dengan pinjaman utang yang semakin tinggi dilakukan oleh pemerintahan Argentina, yang nyatanya difungsikan bukan untuk mendukung proses demokrasi itu sendiri, justru digunakan untuk menghabisi kekuatan rakyat. Kondisi ini akhirnya membuat keruntuhan terhadap rezim pemerintahan yang ada.
Berbagai krisis pun semakin meningkat, tidak hanya politik, ekonomi rakyat pun mulai mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Akan tetapi bagi kalangan pendukung neo liberal, kegagalan pemerintahan Argentina untuk membangun demokrasi bukanlah disebabkan oleh krisis kapitalisme, namun sebaliknya, karena terjadinya krisis finansial Argentina. Kalangan neoliberal menolak kegagalan demokrasi dan ekonomi Argentina ulah tangan mereka, padahal de facto menyebutkan, bahwa sejak kalangan kapitalisme masuk ke Argentina, tingkat pengangguran yang sebelumnya berjumlah 5% kini meningkat menjadi 20 %. Dan bagi rakyat Argentina pun sudah mengetahui hal ini, bahwa kegagalan demokrasi liberal tidak lepas dari peran kapitalisme di negara-negara berkembang.
Untuk itu,bagi Indonesia yang sedang menjalani hal serupa, tentunya tidak ada salahnya jika kita mau belajar terhadap fenomena Argentina. Pembiaran dengan kondisi yang demikian tentu saja akan memperpanjang krisis yang terjadi di negeri ini. Untuk itulah kekuatan rakyat sangat dipentingkan untuk menolak intervensi asing dalam proses demokrasi di Indoneisa. Dan bagi para aktivis pro demokarsi sudah tidak saatnya terjebak dengan demokrasi yang dibungkus oleh kepentingan kapitalisme. Sebab demokrasi yang sudah dibungkus bersama kepentingan kapitalisme, jangan berharap bahwa kepentingan rakyat akan mampu muncul sebagaimana yang diharapkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar