PENCERAHAN

Ber-Politik Dengan Nilai-Nilai “Fitri”

2008-10-15T06:53:00.000-07:00

Usai melaksanakan ibadah ramadhan seluruh umat Islam merayakan hari kemenangannya dengan melaksanakaan hari raya idul fitri. Bagi umat Islam idul fitri merupakan sebuah proses menuju manusia yang fitri atau suci, karena selama satu bulan penuh yaitu selama bulan ramadhan umat Islam dilatih untuk menjadi manusia yang jauh dari prilaku-prilaku yang merusak hakikat kemanusiaan itu sendiri dengan membangun model dan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. Dalam momentum itu manusia diajarkan akan arti kejujuran (lahir dan batin), sikap keterbukaaan, sikap empati, sikap keprihatinan antar sesama, dan sikap saling tolong menolong. Nilai-nilai dan semangat inilah yang mendorong kepribadian setiap muslim terlahir menjadi manusia yang fitri.

Bicara menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang diuraikan ini, tentu saja sangat bertolak belakang jika kita menoleh ke dalam prilaku dan kehidupan berpolitik dan kebangsaan kita belakangan ini. Dalam berpolitik misalnya, nilai-nilai kejujuran menjadi barang yang langka ditemukan di negeri ini. Bahkan kejujuran begitu mudah digadaikan demi sebuah perolehan materi dan kekuasaan sesaat. Sehingga bagi orang yang jauh dengan nilai-nilai kejujuran, dengan mudah dan tanpa berdosa untuk mengkhianati kepercayaaan rakyat yang diberikan kepada mereka dengan melakukan berbagai praktek korupsi di negeri ini. Di depan rakyat mereka berkata berjuang demi rakyat, namun prilaku mereka dibelakang berbuat untuk memenuhi hasrat kekuasaan dan meteri semata dengan merugikan kepentingan dan merampas hak-hak rakyat.

Bahkan dalam dunia politik yang jauh dari nilai-nilai kejujuran, dengan mudah menggadaikan agama sebagai bungkus dari kekotoran dan kepicikan prilaku seseorang, yang sepintas orang memandang serba elok dan manis, akan tetapi kadang kala di dalamnya tidak luput dari basa-basi. Dalam bahasa lain dapat kita sebutkan bahwa prilaku politik yang jauh dari nilai-nilai kejujuran, maka orang tidak akan segan-segan menjadikan agama sebagai kedok untuk meraih ataupun mempertahankan sebuah kekuasaannya, bukti tentang kondisi yang demikian tentu saja sangat banyak untuk diungkapkan di republic ini.

Disamping itu, dalam meraih dan mempertahakan tampuk kekuasaan, prilaku asut, fitnah dan prasangka begitu mudah menjadi kebiasaan bagi sebagian politisi kita. Sehingga dari waktu ke waktu seakan-akan sejarah prilaku politik bangsa ini selalu mempertontonkan tabiat-tabiat yang negative. Pepatah “menohok kawan seiring, menikam dalam lipatan” menjadi hal yang biasa dilakukan demi menjatuhkan lawan politik dan mencapai tampuk kekuasaan. Bahkan demi mencapai ambisi dan nafsu kekuasaan, logika massa yang orinil dan bersih pun dengan mudah diplintir agar mereka (massa) melibatkan diri dalam konflik antar sesama anak bangsa demi kepentingan segelintir elit. Sehingga rasa kebersamaan, persaudaraan dan saling menghargai sesama anak bangsa menjadi tumpul akibat hilangnya nilai-nilai moralitas tersebut.

Negara bangsa yang berdaulat, mandiri, bersatu dan berbudaya sebagaimana yang dirancang oleh para founding father kita dahulu, kini dikoyak-koyak dan diruntuhkan oleh segelintir manusia demi memenuhi hasrat kerakusan akan materi dan kepentingan sesaat. Asset-aset bangsa digadaikan, candu berhutang terus dilakukan, hak-hak rakyat dikerdilkan, dan nilai-nilai moralitas dipinggirkan. Begitulah kilas balik jika kita meneropong potret kehidupan berpolitik maupun bernegara kita belakangan ini. Semua prilaku tersebut tentu saja bentuk prilaku yang amat jauh dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai serta semangat fitri yang mendorong manusia untuk berprilaku jujur, amanah, saling membantu, saling menghargai dan saling berempati antar sesama anak bangsa.

Oleh karena itu, ramadhan dan idul fitri yang telah dijalankan oleh umat Islam selayaknya mampu menuntun kehidupan kita dalam berpolitik maupun bernegara ke depan yang lebih menampilkan nilai-nilai dan semangat yang terkandung di dalam ajaran tersebut. Apalagi saat sekarang hingga 2009 nanti, bangsa kita akan disibukkan dengan aktivitas politik melalui momentum pemilihan umum. Tentu saja sebagaimana biasanya yang juga sudah amat sering dipertontonkan kepada public, momentum pemilu selalu menjadi ajang bagi setiap orang untuk melakukan berbagai cara demi memudahkan tercapainya tujuan dan kepentingan politik seseorang. Baik itu prilaku kebohongan, penyuapan atau money politik, terror, kekerasan, fitnah dan segala bentuk prilaku yang pada dasarnya menciderai akan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Tentu melalui nilai-nilai fitri tersebut, bagaimana anak bangsa di negeri ini terutama para politisi maupun para pejabat negara mampu mengembalikan konsep ideal politik hingga praktek politik di negeri ini menjadi sesuatu yang tidak lagi menakutkan dan berkonotasi negative dimata sebagian public. Sebab harus kita akui, jika sebagian besar public masih menilai bahwa politik adalah sesuatu yang kotor dan kejam. Karena memang demikianlah prilaku maupun praktek kita berpolitik selama ini yang dipertontonkan dihadapan public. Walaupun sebenarnya berpolitik itu indah dan menjadi sebuah keniscayaan, namun karena apa yang menjadi konsep yang seharusnya (das sein) berbeda dengan apa yang menjadi kenyataaannya (das solen), membuat logika public menjadikan politik sebagai praktek yang negatif.

Politik sebagai art of impossible dan cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sudah semestinya kembali ditampilkan oleh para politisi dan warga republic ini melalui semangat idul fitri yang baru saja dijalankan oleh seluruh umat Islam. Karena politik pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan sebuah cara yang hendak mencapai kemakmuran bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah saatnya ke depan dengan nilai-nilai fitri tersebut mampu mendorong kita untuk membangun kehidupan dan prilaku politik Indonesia ke depan yang bernurani, politik yang bermakna, politik yang berintelegensia, politik yang substansial dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebab dengan cara yang demikianlah bangsa kita yang karut marut ini bisa bangkit, mandiri dan berdaulat sebagai bangsa yang besar.

Jika kita gagal untuk mewujudkan nilai-nilai fitri tersebut dalam kehidupan politik kebangsaan kita ke depan, maka menunjukkan bahwa seseorang gagal dalam mentransformasikan prilaku politiknya dengan ajaran dan nilai-nilai idul fitri yang telah dijalankan. Maka meminjam pendapatnya Ali Syar’ati, ajaran agama bagi umat Islam dalam konteks ini tidak ubahnya sebagai “mukena” yang digunakan pada waktu tertentu saja dan dilepaskan pada waktu yang lainnya. Akan tetapi kita tetap optimis bahwa hari mendatang akan jauh lebih baik dari hari kemarin, jika semua kita memiliki komitmen yang sama akan pentingnya sebuah moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun peradaban bangsa ini.

Idul Fitri dan Ruang Konsumerisme Baru

2008-09-20T10:57:00.000-07:00

Jelang perayaan hari raya idul fitri, berbagai pusat perbelanjaan seperti Mall, Supermaket, Mini Market, toko dan pasar tradisional mulai diserbu oleh masyarakat. Tujuannya tentu sangat jelas, yaitu untuk mengkonsumsi barang-barang baru yang diperjual belikan di lokasi-lokasi perbelanjaan tersebut sebagai persiapan dalam menghadapi hari raya idul fitri. Seperti membeli baju baru, celana baru, sepatu baru, sepeda baru, mobil baru dan kebutuhan aksesoris yang baru lainnya. Aktivitas ini hampir dilakukan oleh semua kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat pedesaan yang selama ini dikenal dengan masyarakat tradisional.

Aktivitas masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang baru jelang perayaan idul fitri ini bisa dibilang sudah mentradisi. Padahal di dalam ajaran Islam selama ini dikenal bahwa idul fitri atau momentum hari suci tersebut bukanlah ditandai dengan aksesoris yang serba baru, bahkan dalam salah satu hadist Nabi disebutkan, bahwa “ bukanlah idul fitri itu ditandai dengan berbaju baru, melainkan dengan hati yang baru (suci)”. Sebab dalam Islam, momentum idul fitri merupakan transfomasi jiwa yang kotor menuju hati yang bersih dan suci melalui proses puasa ramadhan dengan menahan segala sesuatu yang dilarang selama satu bulan penuh.

Akan tetapi kenyataannya idul fitri menjadi alih fungsi sebagai transformasi gaya hidup dari yang sederhana menjadi gaya hidup yang konsumtif. Sehingga dalam kesadaran masyarakat kita, bahwa idul fitri tidak akan menjadi sempurna tanpa memiliki sesuatu yang baru. Oleh karena itu jelang idul fitri seakan-akan masyarakat berlomba-lomba untuk mengkonsumsi dan menampilkan barang-barang baru sebagai wujud ber-idul fitri. Maka tidak asing lagi bagi kita disaat melakukan shalat ‘id, sebagian besar masyarakat mulai “memamerkan” berbagi aksesoris baru.

Tentunya sikap yang demikian sangat paradoks dengan makna ritual ramadhan yang dilakukan oleh umat Islam satu bulan tersebut. Sebab dengan ritual lapar (puasa) yang dilakukan oleh umat Islam seharusnya dapat membangun dan meneguhkan kembali komitmen kemanusiaan kita terhadap ketimpangan sosial. Disinilah – menyitir pendapatnya Muslim Abdurrahman – menunjukkan bahwa ibadah ramadhan kita masih terjebak dengan pola ritualisme tanpa makna.

Kapitalisme Pasar

Disamping itu, peralihan fungsi ritualisme ramadhan untuk meneguhkan komitmen kemanusiaan kita dihari raya idul fitri ke arah masyarakat konsumtif yang ditandai dengan kehausan masyarakat mengkonsumsi barang-barang baru sangat berkaitan erat dengan arus kapitalisme pasar. Dengan Kecanggihan sistem produksi teknologi informasi yang di-design melalui berbagai media seperti televisi, radio, majalah, koran, tabloid, internet dan lain sebagainya telah mengkontruksi kesadaran publik tentang wujud idul fitri yang disimbolkan dengan barang-barang yang serba baru.

Media massa dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Adorno menjelma menjadi public relations (PR) produksi barang-barang konsumsi massa. Menyampaikan image atau citra lebih baik tentang hidup yang indah. televisi, radio, dan koran bukan saja menjadi media advertensi paling depan untuk menjajakan barang-barang konsumsi massa, melainkan juga berfungsi sebagai pembentuk image dan harapan publik mengenai gaya hidup baru yang lebih indah, glamor, dan serba instant.

Lihat saja ketika saat ini, semua stasiun televisi, radio, koran, majalah, dan tabloid menjejali masyarakat dengan iming-iming yang begitu menggiurkan produksi barang konsumsi baru yang menjanjikan hidup lebih nikmat. Seolah-olah, merayakan hari suci agama dipersyarati oleh keharusan membeli barang-barang konsumsi baru yang ditawarkan oleh berbagai model diskon serta kemudahan pembayaran. Kecenderungan tersebut dari ke waktu terus menguatkan diri menjadi sistem nilai dan budaya konsumen. Dalam hal ini, rasionalisme pasar membentuk momentum merayakan Idul Fitri menjadi harapan-harapan baru tentang hidup yang lebih sejahtera dan lebih modern melalui proses yang erzat (semu).

Padahal berbagai settingan kapitalisme pasar mengkontruksi image sosial dalam kesadaran masyarakat tidak lebih sebagai bentuk dunia khayali dan mimpi semata. Manusia melalui rayuan dan godaan iklan sebagaimana ungkapkan Jean Boudrillard sudah terjebak dalam ruang realitas di mana antara yang "nyata" dan "fantasi" atau yang "benar" dan yang "palsu" menjadi sangat tipis. Televisi, majalah dan media lainnya telah menjadi pelajaran tertentu yang dijadikan pandangan dan panduan kehidupan bagi masyarakat. Seakan-akan identitas sosial akan menjadi absah ketika dibenarkan dan didukung oleh tawaran media massa.

Idul fitri betul-betul dikemas menjadi lahan penyuplaian komoditi kapitalisme melalui pemberian identitas sosial. Oleh karena itulah bagi masyarakat momentum idul fitri tanpa sesuatu yang baru akan kehilangan arti dan makna. Wujud manusia yang demikian tidak lebih sebagai manusia yang ada tanpa identitas. Karena identitas manusia yang sesungguhnya sudah hanyut dalam arus massa yang dikontruksi oleh kapitalisme pasar. Seakan-akan kita akan menjadi ada ketika bisa mengkonsumsi dan mempergunakan barang-barang baru yang ditawarkan oleh media massa. Jadi identitas kita melekat dalam arus massa yang ada. Ketika arus massa itu berada dalam praktek mengkonsumsi barang-barang baru, maka disitulah identitas kita berada.

Praktek masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang baru ini bukan lagi didasarkan atas kebutuhan, akan tetapi untuk merebut simbol dan identitas sosial yang diciptakan melalui rasionalitas kapitalisme pasar. Karena jika hal itu dikatakan kebutuhan, kenapa mengkonsumsi barang-barang baru harus dilakukan pada saat idul fitri? Maka dari aspek ini tampaklah bahwa budaya konsumtif masyarakat menjelang perayaan idul fitri merupakan permainan kapitalisme pasar yang berkeinginan untuk mengalihkan kesadaran masyarakat terhadap arti dan makna idul fitri yang sesungguhnya menjadi momentum yang tanpa makna.

Tentunya jika masyarakat sudah terjebak dengan pola masyarakat konsumtif ini, arti menahan lapar sebulan penuh yang dilakukan agar terciptanya masyarakat yang berkesadaran dan memiliki komitmen terhadap ketimpangan sosial menjadi sia-sia. Dan tidak salah jika Nabi mengatakan “bahwa banyak diantara umat Islam yang melakukan puasa, namun tidak memperoleh apa-apa selain haus dan laparnya saja”. Sehingga momentum ramadhan dan perayaan Idul Fitri yang seharusnya mengalami transformasi dari pemenuhan religious calling (panggilan agama) berubah menjadi pemenuhan gaya hidup baru yang bersandar pada konsumsi massa, produksi, dan reproduksi massa yang seolah menjanjikan kehidupan lebih sejahtera.

Oleh sebab itu agar tidak tergolong seperti ungkapan Nabi tersebut, sudah selayaknya bagi masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai kemanusiaan yang telah dilalui selama bulan ramadhan untuk diimplementasikan pada momentum idul fitri tersebut. Agar idul fitri menjadi wujud kebersamaan dan toleransi antar umat dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik dan bermartabat. Selamat Idul Fitri Minal Aidin Wal Faidzin.

Kemiskinan dan Krisis Nalar Kemanusiaan

2008-09-20T10:49:00.000-07:00

Akhir tahun 2007 yang lalu kita pernah dikejutkan dengan berita bunuh diri seorang ibu muda Junaini Merci bersama empat orang anaknya dengan cara meminum Racun Potasium di Malang. Pilihan Junaini Merci untuk mengakhiri hidupnya bersama empat orang putranya tersebut karena tidak kuat menanggung beban hidup seperti persoalan ekonomi dan keluarga yang semakin hari semakin berat. Kasus yang menimpa ibu Junaini Merci di Malang ini sebenarnya bukanlah kasus yang pertama terjadi di negeri ini. Sebelumnya dengan latar belakang yang sama, juga pernah terjadi pada diri Ny Jasih dengan membakar dirinya bersama dua orang anaknya Galang Ramadhan dan Galuh di kelurahan Logoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (12/2004).

Belum hilang dari ingatan kita kasus tersebut, di awal tahun 2006 kita dikejutkan lagi dengan peristiwa yang menimpa Ny.Yeni seorang warga Serpong, Tanggerang dengan membakar dua orang anaknya hingga tewas. Begitu pula halnya yang terjadi terhadap Ny. Anik Komariyah yang membunuh 3 orang anaknya di kompleks Margahayu, Bandung hingga tewas akibat beratnya menanggung beban hidup. Tragisnya lagi seorang murid kelas II SD, Fifi Kusrini melakukan bunuh diri yang serupa karena menunggak uang sekolah beberapa bulan akibat orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah fifi karena perekonomian keluarga yang memburuk (Media Indonesia/13/03/07).

Bunuh diri yang dilakukan oleh korban di tanah air kita di atas, tentunya bukanlah bunuh diri sebagaimana yang dipamerkan oleh Jim Jones dan David Koresh dari sekte sesat atau bunuh diri yang dilakukan oleh sejumlah remaja Jepang seperti yang dipertontonkan melalui film Sucuide Club yang berfantasi tentang keindahan bunuh diri. Akan tetapi bunuh diri yang dilakukan oleh Ny.Junaini Mercy dan yang lainnya dilakukan karena sebuah keputusasaan akibat tidak kuatnya menanggung beban hidup yang dirasakan, sehingga bunuh diri menjadi pilihan alternatif terakhir dari korban untuk keluar dari masalah yang menimpa.

Krisis Nalar Kemanusiaan

Peristiwa bunuh diri ini tentunya tidak seharusnya terjadi, sebab bangsa kita adalah bangsa yang katanya gemahripah lohjinawi, para pejabatnya yang kaya-kaya, serta negerinya yang kaya dan luas membentang di pulau samudera. Namun karena hilangnya nalar kemanusiaan yang ada pada diri kita, pilihan pahit inilah akhirnya dijadikan jalan satu-satunya untuk keluar dari krisis tersebut. Nalar kemanusiaan adalah dorongan bagi manusia untuk bisa menghargai, menghormati dan merasakan nasib yang sama dengan manusia yang lainnya. Dengan nalar kemanusiaan inilah sikap toleransi dan solidaritas bisa terbangun. Jadi prilaku bunuh diri yang terjadi di tengah-tengah kita, tidak lain akibat tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap rakyat miskin dan solidaritas sosial antar sesama manusia yang menjadi tanda dari krisis kemanusiaan kita.

Krisis nalar kemanusiaan merupakan akibat paham kita yang terlalu mengagung-agung materi dan kekuasaan, seakan-akan materi dan kekuasaan menjadi segala-segalannya dalam hidup kita, sehingga membuat mata batin kita buta melihat persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan yang menimpa Ny. Juraini di atas. Menyangkut hal ini, pendapat seorang Filusuf ternama Aristoteles berikutini penting kita renungkan kembali, menurutnya “bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan” (D Tanuwijaya, 2006).

Dalam diri seseorang yang larut menjadi pemuja atau pengkultus kekayaan berarti dirinya rela dikerangkeng oleh kekuatan kekayaan, yang mengakibatkan kecerdasan batinnya lemah atau mengidap krisis kemanusiaan dan kebangsaan. Jadi apa yang diingatkan oleh Aristoteles layak dijadikan refleksi kita, bahwa manakala manusia sudah terjebak dalam pengkultusan kekayaan atau sumber-sumber status sosial-ekonomi, maka sosok ini telah menjatuhkan opsi pada 'pembunuhan dan penjagalan' nalar kemanusiaan. Peran-peran yang dimainkannya hanya cenderung memanfaatkan jabatannya untuk mencari dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan mengorbankan komitmennya terhadap loyalitas kerakyatan dan kemanusiaan.

Krisis nalar kemanusiaan ini juga ditandai dengan bentuk penyelesaian pemerintah terhadap persoalan kemiskinan, selama ini rakyat miskin cenderung ditumpukkan menjadi angka-angka yang jawabanya juga berakaitan dengan angka-angaka. Namun kita jarang untuk mau masuk secara mendalam pada persoalan kemanusiaan ini, sehingga bentuk penanganan terhadap kehidupan warga miskin pun dilakukan dengan jalan setengah-setengah.

Padahal untuk membangun bangsa yang baik dan kehidupan bermasyarakat yang maju, tidaklah bisa semata-mata dengan mengandalkan kekuasaan semata tanpa dibarengi dengan nalar kemanusiaan yang dimiliki. nalar kemanusiaan adalah sebuah bisikan batiniyah untuk kita bisa meletakkan manusia sebagai manusia yang seutuhnya dan mengargai hak-haknya sebagai seorang warga negara. Tentu saja jika kita memiliki nalar kemanuisaan ini, sangat tidak mungkin peristiwa tragis itu terjadi di negeri ini.

Oleh karena itu, bagi kita semua, sangat penting untuk mengasah kembali nalar kemanusiaan kita, agar mata batin kita memiliki sinar yang terang untuk berpihak terhadap kaum miskin dan marginal di negeri ini. Apalah artinya kita memiliki segudang harta kekayaan dan jabatan, jikalau di negeri ini masih terjadi pilihan untuk melakukan bunuh diri bagi masyarakat kita agar keluar dari masalah ekonomi yang dihadapi.

Untuk menumbuhkan nalar kemanusiaan ini, setidaknya bisa dilakukan dengan memberikan perhatian kita secara menyeluruh terhadap persoalan kemiskinan. Barangkali bagi pejabat negeri ini, tidak hanya sekedar mengotak atik angka di belakang meja dalam melihat persoalan kemiskinan, namun betul-betul turun ke tengah-tengah masyarakat untuk merasakan apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab seorang sahabat Nabi ketika ingin mengetahui kondisi nyata masyarakatnya. Saat itu Umar Bin Khattab keluar tengah malam tanpa pengawalnya, pada suatu rumah dia mendengarkan suara tangisan seorang anak, lantas Umar mendekati rumah itu, dilihatlah seorang ibu yang sedang menghidupi api untuk menanak sesuatu, ketika itu Umar bertanya, kenapa anakmu menagis? Si ibu mengatakakan karena dia lapar, lantas apa yang engkau masak buat anakmu? Aku sedang masak batu, karena tidak ada lagi beras yang bisa dimasak untuk anak ini, Mendengar cerita ibu yang demikian, sayidina Umar langsung mengucurkan air mata dan keluar dari rumah itu untuk memikul gandum sendirian buat diberikan pada keluarga tersebut.

Memang apa yang dilakuakn oleh Umar ini snagt langka bias ditemui di negeri ini, namun setidaknya dengan contoh kasu tersebut, bias menghidupkan kembali rasa dan solidaritas kemanusiaan kita, yang sebenarnya tidak hanya bagi para pejabat negeri ini semata, namun juga bagi masyarakat yang memiliki kelebihan hartanya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Semoga dengan cara kita menghidupkan nalar kemanusiaan kita, kasus Ny, Junaini ini adalah kasus yang terakhir di negeri ini terjadi.

Pesan Moral Di balik Ibadah Ramadhan

2008-09-20T10:28:00.000-07:00

Di dalam Islam, hampir semua ibadah yang diajarkan kepada pemeluknya mengandung nilai-nilai moral atau akhlak. Mulai dari ibadah shalat, Haji, Zakat, hingga Puasa. Hanya saja selama ini sering sekali bagi umat Islam memahami ibadah sebagai sebuah simbol kepatuhan manusia kepada Tuhannya semata. Sedangkan aspek atau pesan moral yang terkandung di dalamnnya sering alpa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak diantara mereka yang shalat, berzakat, haji dan puasa, namun tidak merubah akhlak dan moralitas kehidupannnya. Oleh karena itu, sering sekali Nabi Saw mengatakan, bahwa banyak diantara mereka yang shalat, namun belum mukmin, banyak diantara mereka yang puasa, namun hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, dan banyak diantara mereka yang shalat malam, namun hanya mendapatkan jaga malamnya semata.

Sindiran Nabi Saw tersebut, menunjukkan bahwa sering sekali orang beribadah tidak berdampak pada aspek moral dan akhlak kehidupannya sehari-hari. Mereka shalat, haji, zakat dan puasa, namun tidak mempengaruhi terhadap prilakunya. Dan bagi Rasul orang yang seperti ini belum memperoleh hakikat dan pesan moral di balik ibadah yang diajarkan oleh Islam selama ini. Maka dari itu, agar nilai-nilai puasa ramadhan kali ini dapat berdampak terhadap prilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, mengurai bentuk pesan moral yang dikandung di dalam ibadah puasa ramadhan ini merupakan cara yang lebih efektif. Apa dan bagaimanakah bentuk pesan moral yang tergandung di dalamnya? Setidaknya terdapat tiga pesan moral yang bisa dicermati dari ibadah puasa ramadhan tersebut.

Pertama, Pesan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Ibadah puasa ramadhan bisa disebut sebagai ibadah yang tergolong unik. Ibadah ini merupakan ibadah yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhannya. Karena dalam melakukan ibadah ini, hanya manusia dan tuhannyalah yang akan mengetahui melakukan atau tidak dari ibadah ini. Sehingga ia memilki tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi dibandngkan dengan ibadah yang lainnya, seperti shalat, zakat dan haji.

Dalam Ibadah ini (Shalat, Zakat dan Haji) misalnya, sangat mudah terpublis di kalangan publik atau orang lain, misalnya si A memberikan zakat atau tidak, si A haji atau tidak, hal ini sangat mudah diketahui oleh pihak lain. Namun ibadah puasa Ramadhan hanya Tuhannyalah yang akan mengetahui semata-semata, sebab orang bisa saja untuk melihat orang lain berpuasa, namun sebenarnya tidak berpuasa. Jadi Ibadah puasa memiliki nilai kerahasiaan serta nilai kejujuran yang cukup tinggi dibandingkan ibadah lainnya.

Dan menurut Nurchalis Madjid kerahasiaan yang terkandung dalam ibadah puasa ramadhan tersebut menunjukkan letak hikmah dari ibadah tersebut. Sebab secara tidak langsung bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa sedang dilatih dan diuji kesadarannya akan adanya Tuhan yang Maha Hadir dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Sehingga mereka betul-betul memiliki tanggung jawab dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Latihan akan kehadiran Tuhan tersebut juga menunjukkan akan penghayatan atas asma' (nama-nama) Tuhan dan meneladaninya dalam setiap aktivitas kehidupan ini. Sebab hampir dari 99 nama-nama Tuhan yang diajarkan kepada manusia tersebut memiliki semangat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di antaranya adalah, sifat Maha Pengampun, Penyayang, Pengasih, Penolong, Maha Lembut dll. Nama-nama ini menurut Prof. Dr. H. Qurai Syihab menggambarkan kepada manusia untuk bisa menjadikan seseorang yang pema'af, pengasih dan penolong dalam kehidupannya. Sebab kalau ditela'ah secara filosofis, apakah gunanya bagi Tuhan untuk memberikan nama-nama seperti demikian, kalau bukan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Maka sangat wajar ketika nabi mengatakan "sungguh banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Konsekuensi ini dilatarbelakangi karena ibadah puasa yang dilakukan oleh mansuia tidak mampu untuk menghayati serta meneladi sifat-sifat tuhan yang diajarkan kepada manusia tersebut.

Kedua, Pesan Solidaritas Sosial. Dalam Islam ibadah puasa ramadhan diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang sudah baligh dan berakal. Dalam ibadah ini, selain menahan makan dan minum sesuai dengan waktu yang ditentukan, Umat Islam juga dianjurkan menjaga segala prilaku yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa tersebut, seperti bergunjing, memfitnah, berdusta dan lain sebagainya. Menahan haus dan lapar, tentunya sarat dengan pesan sosial dalam kehidupan ini. Sebab dengan menahan haus dan lapar, setidaknya bagi kelompok masyakarat yang “berada” bisa berempati terhadap kehidupan kaum fakir dan miskin yang sering sekali terpaksa untuk berpuasa karena tidak adanya makanan dan minuman yang dapat dimakan.

Islam dengan puasa ramadhan yang diwajibkan kepada pemeluknya tersebut, memiliki harapan agar umat Islam, mampu membangun solidaritas sosial dalam membantu kehidupan masyarakat yang lemah dan serba kekurangan. Karena disinilah ukuran dan standar tercapainya fungsi dari ibadah puasa ramadhan tersebut. Nabi sendiri pernah menyinggung, “Malaikat tidak akan turun ke rumah seseorang yang tidur dalam kekenyangaan, sementara tetangganya berada dalam kelaparan”. Jadi puasa ramadhan, ingin membangun kembali, solidaritas sosial diantara kehidupan manusia.

Namun jika puasa ramadhan, hanya menimbulkan kelas elit baru dan egoisme baru di antara masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa upaya puasa ramadhan untuk membangun solidaritas sosial tersebut dianggap gagal, dan tentunya pesan moral yang terkandung di dalamnya menjadi sia-sia. Karena dalam pengalaman kita di bulan ramadhan, sering sekali ibadah puasa ini, menimbulkan kelas dan gaya sosial baru. Walaupun disiang hari mereka menahan haus dan lapar, namun jelang berbuka hingga pada malam harinya, mereka berupaya dengan berhamburan makanan dalam berbagai rupa dan rasa.

Semenatra bagi mereka yang terglng miskin, tetap saja berada dala kemiskinan, bahkan ramadhan bisa menjadi penderitaan baru bagi mereka, sebab disamping di siang harinya mereka harus manahan haus dan lapar, dan pada jelang buka puasa dan pada malam harinya mereka harus melihat nikmatnya kehidupan kelompok masyarakat yang berada.

Ketiga, Pesan Penyucian diri, Pesan lain yang dapat ditangkap dari ibadah puasa ramadhan adalah, menyangkut orientasinya untuk menuyuikan hati dan diri manusia, Sebab selama sebela bulan di luar bulan ramadhan, banyak hal, yang kadang kala menggores hati kita yang bersih dan menutup pancaran cahaya yang bersinar di dalamnya. Hal ini bisa jadi karena kealpaan dan kekhilafan kita selama ini, sehingga dengan mudah kita terjebak dalam berbuat dosa. Untuk itu, ibadah puasa ramadhan dengan serangkaian ibadah yang dikandung di dalamnya seperti menahan makan dan minum, berzikir, membaca ayat suci Al-qur’an, mendirikan shalat malam, bersedekah dan lain sebaginya. Menunjukkan adanya pesan yang kaut agar umat Isla yang bertbpauas, dapat menjadikan ibadah pauasa sebagai sarana penyucian diri. Oleh jkareab itu, Ilam menganjurauntuk memb=perbanyak dan meningkakan seluruh amalyah kita di bulan yang suci ini.

Jika tiga pesan moral yang dkandung di dalam ibadah puasa ramdhan ini, mampu digejewantahkan oleh umat manusia, maka cita-cita Islam untuk membentuk masyarakat yang peka dan bertanggug jawab terhadap diri dan tuhannya, merupakan sebuah hasil yang nayat dari ibadah ini.

2008-09-20T10:27:00.001-07:00

Gerakan Mahasiswa Di Tengah Kebuntuan Aspirasi

2008-09-17T09:52:00.006-07:00

Belakangan ini berbagai aksi gerakan mahasiswa relatif mendapat sorotan yang tajam oleh sebagian besar publik, terutama sekali menyangkut upaya gerakan mahasiswa untuk merespon kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir bulan Mei 2008 yang lalu. Berbagai bentuk gerakan mahasiswa dilakukan di beberapa tempat baik pusat maupun di daerah dengan tujuan untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut yang notabene dinilai oleh mahasiswa sebagai langkah yang tidak tepat di tengah penderitaan dan beban hidup yang cukup berat dihadapi oleh rakyat, terutama rakyat miskin.

Oleh karenanya mahasiswa sebagai bagian dari komponen sosial mencoba mengambil peran dan menjalankan fungsinya kembali sebagai presure group untuk menyuarakan kepentingan dan hak rakyat agar pemerintah menghentikan kebijakan yang jelas-jelas tidak berpihak pada hajat hidup rakyat. Hanya saja upaya mahasiswa untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut bermuara pada prilaku anarkhis pada tanggal 24 Juni 2008 di depan gedung DPR/MPR dan di kampus Atma Jaya Jakarta dengan melakukan perusakan terhadap beberapa fasilitas public atau fasilitas yang merepresentasikan wajah kekuasaan. Gerakan yang bermuara pada anarkhisme ini serta merta menarik banyak pihak untuk menuding dan menyalahkan gerakan mahasiswa semata-mata. Berbagai tudingan dan stigma yang bersifat negatif dengan mudah dilekat terhadap aksi-aksi mahasiswa. Pertanyaannya, begitu besar dan salahkah langkah mahasiswa tersebut ?

Kebuntuan Aspiratif

Dalam kerangka demokrasi, memang prilaku anarkhis merupakan satu kendala untuk melanjutkan proses demokrasi, karena anarkhisme menjadi penghalang bagi tumbuhnya tradisi dan legitimasi terhadap nilai-nilai demokrasi. Sementara upaya mewujudkan sustainable democracy (Demokrasi yang berkelanjutan) harus adanya legitimasi publik terhadap nilai-nilai demokrasi dan diikuti oleh prilaku rakyat dan elit yang kompromistis, toleran dan menerima perbedaan dalam bentuk sharing power sesuai dengan konstitusi yang berlaku (bukan dagang sapi). Legitimasi dalam konteks ini sebagaimana pandangan Larry Diamond dalam bukunya “Developing Democracy; Toward Consolidation” bukan sekedar sebuah komitmen normative ansich, melainkan juga harus diperlihatkan dan dirutinkan dalam bentuk prilaku. Atau meminjam istilahnya Danwart Rustow, sebuah “pembiasaan prilaku”, dimana norma-norma prosedur-prosedur, harapan-harapan tentang demokrasi menjadi sedemikian terinternalisasi, sehingga para aktor secara rutin, secara mekanis, mencocokkan diri dengan aturan permain demokrasi.

Akan tetapi jika harapan-harapan terhadap demokrasi gagal digejewantahkan serta langkah-langkah kompromistis antara elit dan massa tidak tumbuh dalam arena demokrasi tersebut, maka akan mudah mendorong terjadinya kebuntuan demokrasi yang mengakibatkan pada amukan maupun aksi-aksi massa yang bersifat anarkhis. Kebuntuan aspirasi rakyat dan massa yang terus meluas itulah yang jauh hari dikhawatirkan oleh banyak ahli sosial, sebab kondisi tersebut bisa menumbuhkan revolusi sosial, atau sekurang-kurangnya perluasan gejala tersebut bisa menimbulkan pembangkangan secara semu yang muncul dalam bentuk anarkhisme sosial.

Dalam konteks ini, gerakan anarkhisme yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penolakan terhadap kebijakan pemerintahan SBY-JK dalam menaikkan harga BBM menurut hemat penulis merupakan implikasi dari kebuntuan aspirasi massa yang tidak mendapatkan jalan kompromi elit. Sebagaimana yang diketahui, bahwa penolakan mahasiswa dan rakyat terhadap kenaikan harga BBM ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama termasuk ketika pemerintah menaikkan harga BBM di awal pemerintahannya. Aksi yang dilakukankan pada saat itu pun masih dalam koridor demokrasi dalam bentuk penyampaian aspirasi publik dengan menolak kebijakan tersebut. seperti demonstrasi secara tertib di titik-titik kekuasaan, mogok makan, dialog, dan audiensi. Hanya saja berbagai langkah dan upaya mahasiswa melakukan penolakan tersebut tidak ada jalan kompromi elit untuk memenuhi aspirasi publik tersebut. Bahkan yang yang terjadi adalah prilaku kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap demontrasi mahasiswa sebagaimana yang terjadi di kampus UNAS (Universitas Nasional) Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Selain upaya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demontrasi mahasiswa, pemerintah seakan-akan dengan mudah untuk mematikan langkah gerakan massa dan melakukan pengalihan isu demi mengamankan kebijakan yang tidak populis tersebut. Misalnya untuk mematikan kritisisme publik terhadap kebijakan pemerintah tersebut, upaya melakukan kanalisasi terhadap kesadaran publik begitu kuat dilakukan melalui pemberian bantuan-bantuan langsung yang sebenarnya tidak memiliki korelasi yang kuat terhadap pengurangan kemiskinan dan beban hidup masyarakat pasca kenaikan BBM ini. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengamankan amukan dan frustasi massa atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM semata. Jadi BLT atau sejenisnya hanya sebagai obat penenang massa yang bersifat sementara demi memuluskan agenda pemerintah. Begitu pula halnya dengan pengalihan isu yang dilakukan, persis ketika mata publik terkonsentrasi membicara dan menolak kenaikan harga BBM, tiba-tiba perhatian publik dialihkan dengan isu-isu keagamaan seperti kasus Ahmadiyah, kekerasan antar kelompok keagamaan dan sebagainya. Tentu saja tujuan dari semua ini untuk menghentikan gerakan mahasiswa agar gerakan demontrasi atas kenaikan harga BBM ini tidak mendapat perhatian dan dukungan publik lagi.

Dalam ruang yang sepertilah menurut penulis bagaimana gerakan mahasiswa yang bersifat anarkhis itu muncul. Pertama, untuk membangunkan kembali kesadaran dan kritisme publik bahwa kenaikan harga BBM bukanlah solusi bagi perbaikan hidup rakyat. Kedua, sebagai sebuah counter issu atau isu tandingan yang diciptakan oleh berbagai pihak untuk menghentikan konsentrasi massa terhadap penolakan harga BBM. Ketiga, sebagai jalan dan ruang kompromi antara mahasiswa atau rakyat dengan elit-elit bangsa menyangkut harga BBM.

Jadi jika upaya-upaya massa maupun mahasiswa terbuka dan diakomodir oleh elit bangsa atau pemegang kebijakan, penulis tidak yakin jika gerakan anarkisme ini bisa tumbuh dan terjadi di dalam gerakan mahasiswa. Sebab mahasiswa adalah kelompok terdidik yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan kekuatan moral (moral force) dalam melakukan gerakan-gerakannya. Hanya saja jika otoritarianisme dan kekerasan elit menjadi jalan untuk meneruskan kebijakan yang jelas-jelas jauh dari keinginan rakyat, maka prilaku anarkhis akan mudah tumbuh dengan sendirinya. Catatan ini sekaligus menyangsikan bahwa di balik aksi-aksi kekerasan mahasiswa tersebut ada dalang dan sebagainya. Sebab menurut penulis kebuntuan aspirasi bagi siapapun akan mudah menimbulkan gejolak yang cenderung anarkhis.

Oleh karenanya, anarkhisme gerakan mahasiswa tersebut harus bisa dilihat dalam kerangka yang obyektif dengan melihat konteks sosial politiknya serta melihat berbagai kausalitas yang menyebabkan terjadinya aksi-aksi yang seperti demikian. Karena selama ini aspek kekerasan selalu mudah dilihat dalam bentuk langsung, sementara jika bicara teori kekerasan, tidak hanya kekerasan yang berbentuk langsung, akan tetapi juga terdapat kekerasan yang bersifat tidak langsung, seperti kebijakan yang tidak berpihak pada hidup rakyat banyak, sehingga meningkatkan angka kemiskian, pengangguran serta warga yang kekuraangan gizi, merupakan bagian dari kekerasan tidak langsung. Nah, kalau yang demikian dilakukan melaui sebuah kebijakan dalam institusi negara, tentu saja obyek yang mendapat prilaku kekerasan tersebut sangat besar jumlahnya jika dibandingkan oleh sikap anarkhis mahasiswa tersebut. Hal ini tentu saja bukan membenarkan gerakan mahasiswa harus berprilaku anarkhis, namun ini sebuah perbandingan agar kita semua juga melihat dan menilai persoalan-persoalan sosial secara obyektif, sehingga tidak selalu dan mudah menyalahkan kelompok kecil dan lemah.

2008-09-17T09:52:00.005-07:00

Melawan “Porno Sosial”

2008-09-17T09:52:00.003-07:00

Malu, jijik, kumuh dan haram, itulah image dan kata yang sering terucapkan kala mendengar dan melihat berbagai bentuk porno aksi dan pornografi. Tidak sedikit pula fatwa-fatwa dan protes yang muncul dari kalangan ulama dan birokrat ketika melihat bentuk-bentuk pornografi dan porno aksi yang terjadi di tengah masyarakat. Barangkali masih segar dalam ingatan kita, bagaimana polemik goyang ngebor-nya Inul Darastista seorang penyanyi dangdut asal Jawa Timur, yang dihujat dan dipersoalkan oleh banyak kalangan hanya karena sebuah goyangannya yang dianggap sebagai bentuk porno aksi atau pornografi.

Di samping itu, tidak sedikit pula kita menyaksikan bentuk-bentuk kekerasan yang harus ditanggung oleh kelompok-kelompok sosial seperti perempuan-perempuan PSK (Penjaja Seks Komersil) di tanah air ini, lantaran dituduh melakukan porno aksi dan prilaku yang dianggap haram. Bahkan tidak jarang keberadaan mereka dalam lingkungan sosial masyarakat terisolir dan mendapat pelecehan yang sangat luar biasa karena dianggap bukan bagian dari masyarakat normal. Sehingga banyak di antara mereka yang harus mengasingkan diri di daerah-daerah terpencil.

Begitulah potret dari pandangan dan sikap publik terhadap bentuk pornografi dan porno aksi yang terjadi di tanah air kita. Memang berbicara persoalan pornografi maupun porno aksi, merupakan dua istilah yang secara normatif dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Bahkan dalam ajaran Islam misalnya, memandang dua prilaku tersebut sebagai prilaku yang diharamkan oleh agama. Karena Islam dengan kode normatifnya telah memformulasikan standar bagaimana orang bergaul, bagaimana orang bersikap dan bagaimana orang berpakaian. Sehingga apa yang ditampilkan dan yang termanifestasikan dari prilaku porno aksi dan pornografi tersebut merupakan sikap yang telah keluar dari aturan main ajaran agama. Wajar saja kemudian sikap dan suara lantang begitu sering bermunculan ketika melihat porno aksi dan pornografi yang terjadi di tengah masyarakat kita.

Karena melihat defenisi dari kalimat porno sebagaimana yang tertuang dalam kamus ilmiah populer misalnya, menyebutkan sebagai sesuatu yang bersifat “cabul dan mesum”. Sehingga merasa malu untuk dipandang dan dilihat dalam standar masyarakat normal. Oleh sebab itu, segala bentuk prilaku yang mengarah pada bentuk porno dilarang dan diharamkan oleh agama dan adat kebiasaan kita.

Akan tetapi kalau kita melihat lebih jauh, masih banyak sebetulnya bentuk-bentuk prilaku yang bersifat porno yang seharus juga kita persoalkan dan dihentikan. Salah satunya adalah “porno sosial”, Istilah porno sosial ini menunjukkan pada bentuk-bentuk kehidupan yang memang tidak wajar yang seharusnya juga kita merasa bersikap malu dan harus dilawan ketika memandangnya, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekurangan gizi dan sebagainya. Sayangnya masyarakat dan pemerintah kita lupa bahwa problem-problem di atas merupakan bentuk dari sesuatu yang juga bersifat porno.

Selama ini pemerintah dan masyarakat kita sering terjebak dengan istilah yang sangat bersifat kaku dan normatif. Sehingga persoalan porno, hanya terkait pada persoalan yang bersifat fisik atau aurat semata. Padahal porno sosial adalah suatu kehidupan yang juga harus ditantang dan dilawan di dalam ajaran agama. Tidak sedikit ajaran agama yang mewajibkan untuk melawan bentuk-bentuk porno sosial tersebut, bahkan menurut Ali Syar’ati dalam bukunya “Relegion Vs Relegion”, menyebutkan bahwa pada tahap awal diturunkannya para Nabi untuk melawan bentuk-bentuk porno sosial tersebut. Karena problem inilah yang menjadi problem mendasar bagi keberlangsungan hidup sosial kita.

Apalagi di tanah air ini, porno sosial seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan problem laten yang tidak pernah sepi-sepi-nya dalam hidup ini. Bahkan sejak bangsa ini memperoleh kemerdekaannya sebagai sebuah negara yang berdaulat, persoalan kemiskinan masih belum menjadi agenda prioritas umat atau pun pemerintah dalam penyelesaiannya.

Sementara berbicara pada persoalan porno aksi dan pornografi selalu direspon dengan bentuk yang berlebihan. Bahkan tidak jarang pula bentuk-bentuk kekerasan muncul dalam menyikapinya. Namun ketika melihat porno sosial bisa dibilang sangat sedikit suara yang mampu untuk berteriak dalam hal ini. Karena seakan-akan masyarakat dan pemerintah lupa, bahwa porno aksi adalah salah satu dampak dari porno sosial yang diciptakan. Hanya saja sering sekali kita dalam melihat akar persoalan sebatas pada kulit, namun lupa pada akar yang menyebabkan orang berprilaku porno aksi tersebut. Dan ironisnya sebagian kalangan dari pihak pemerintah, ulama, dan kaum birokrat yang terlibat menciptakan berbagai bentuk porno sosial tersebut, juga ikut berteriak dan menantang adanya porno aksi dan pornografi. Tetapi sekaligus mereka membiarkan kasus perdagangan perempuan, kemiskinan dan kebodohan lainnya.

Seharusnya ketika kita merasa malu dan berani untuk melawan bentuk porno aksi dan pornografi, porno sosial pun harus menjadi sesuatu yang juga kita malu menyaksikannya dan berani melawannya, sebab bukankah porno aksi dan pornografi bagian dari dampak porno sosial? Oleh karena itu persoalan porno sosial sudah selayaknya menjadi perhatian yang serius bagi kita, karena berangkat dari kondisi yang seperti demikianlah berbagai bentuk pornografi dan porno aksi tersebut bisa terjadi dan berkembang. Bagi kita, terutama umat yang beragama, belum bisa menganggap bahwa porno sosial tersebut juga haram terjadi dan harus dihapuskan. Misalnya dalam Islam, kenapa Majlis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam yang berteriak menyangkut persoalan pornografi dan porno aksi hingga menyatakan sebagai sesuatu yang haram, kemudian tidak memperlakukan yang sama terhadap porno sosial?

Kalau demikian halnya, ada kecenderungan bahwa kita masih belum malu untuk melihat porno sosial, serta masih menganggap problem tersebut sebagai problem alamiah dan biasa. Padahal di tengah bangsa yang memiliki sumber daya alamnya yang banyak, kita harus merasa malu ketika melihat dan menyaksikan adanya kemiskinan dan kebodohan di negeri ini. Jadi sungguh sangat ironi di tengah melimpah ruahnya kekayaan alam dan sumber daya manusia kita, ternyata kita masih menyaksikan bergelimpangan orang yang putus sekolah, orang yang tidak makan, dan orang yang melakukan kerja-kerja kasar dan kerja seks lainnya.

Oleh karena demikian sudah saatnya semua pihak, apakah pemerintah birokrat, agamawan dan yang lainnya, untuk menjadikan porno sosial sebagai agenda yang harus dihentikan dan dilawan. Karena sungguh terasa malu dan sedih rasanya, ketika pada saat ini kita masih menyaksikan adanya anak-anak sekolah yang harus mengakhiri masa hidupnya, gara-gara tidak ada biaya sekolah, kita harus malu melihat orang tua yang menggantungkan dan membunuh dirinya karena susahnya mencari biaya hidup keseharian mereka, dan kita juga harus malu melihat perempuan-perempuan yang rela diperjual belikan lantaran sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak.

Problem ini adalah tanggung jawab kemanusiaan secara keseluruhan, terutama sekali bagi pihak negara yang memiliki akses kekuasaan yang lebih dari masyarakat. Pasal-pasal dan undang-undang yang tertuang di dalam kertas selama ini menyangkut kemiskinan bukan lagi dijadikan sebagai aturan-aturan koplementer bagi pihak negara, namun betul-betul dijadikan sebagai agenda prioritas untuk melawan bentuk-bentuk porno sosial tersebut. Hingga cita-cita kita sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka dapat tercapai.

Ketika Demokrasi Di Bawah Ancaman Kapitalisme

2008-09-17T09:52:00.002-07:00

Akhirnya tidak terlalu “wah” untuk menyebutkan bahwa keruntuhan rezim otoritarianisme yang mengarah pada transisi demokrasi berhasil menciptakan kehidupan yang kondusif bagi rakyat. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia misalnya, transisi demokrasi malah menuai petaka bagi rakyatnya sendiri. Kelaparan, kemiskinan, pelanggaran HAM, kekerasan dan ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan ini yang masih saja berjalan sebagaimana yang terjadi pada rezim otoriter sebelumnya. Bahkan transisi demokrasi yang kita sebut sebagai demokrasi liberal semakin mengancam masa depan rakyat itu sendiri. Keunggulan demokrasi kita bukan lagi ditentukan oleh kekuatan rakyat, melainkan ditentukan oleh kekuatan modal yang tersedia.

Kondisi ini memang sebuah keniscayaan bagi negara-negara yang meyakini konsep weberian yang mengatakan bahwa domain ekonomi dan domain politik menjadi sesuatu yang terpisah. Sebab demokrasi liberal yang meniscayakan kebebasan politik tidak disertakan dengan kebebasan ekonomi bagi rakyatnya untuk dapat mengakses sumber-sumber ekonomi yang ada. Padahal dalam prakteknya tidak ada satupun negara yang mengalami kemajuan dengan paradigma weberian tersebut, salah satu contoh negara yang membuktikan dalam hal ini adalah Rusia dan Argentina. Dua negara ini merupakan negara yang luluhlantak dengan menerapkan model demokrasi liberal, karena ia hanya mengedepankan pada aspek kebebasan politik semata tidak pada aspek ekonomi.

Bahkan jauh sebelum itu, kritik terhadap model demokrasi liberal ini juga sudah diingatkan oleh beberapa kalangan, kritik terhadap demokasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebutkan bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin sendiri mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjouis (the dictatorship of borguise), di mana instrumen dan sumber daya kekekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjouis saja.

Berangkat dari sinilah pnting kiranya bagi kita untuk membongkar kebohongan di balik demokrasi liberal yang selama ini dianggap sebagai “mantra” dalam membangun kehidupan rakyat yang sejahtera. Sebab demokrasi liberal tidak bisa dilepaskan dari peran neoliberalisme, dua aspek ini, yaitu demokrasi liberal dan neoliberalis merupakan dua sisi mata uang yang menyesatkan peradaban manusia. Dua-duanya merupakan unsur yang saling terkait dan berkerja secara sinergis dalam menghancurkan peradaban manusia. Oleh karenanya membongkar kebohongan di balik demokrasi ini adalah sebuah keharusan. Banyak orang yang dikelabui dengan model demokrasi ini, seakan-akan pandangan Huntington ataupun Joseph Scumpeter yang mengatakan keberhasilan bagi negara yang menjalankan transisi demokrasi adalah, ketika negara berkembang mampu melaksanakan pemilihan umum secara adil, bebas dan kompetisi terbuka.

Standar penilai yang menyesatkan ini sebagaimana pandangan Robert A. Dahl tentunya tidak perlu lagi dipertahankan, sebab bagi A. Dahl, bahwa model yang demikian tak ubahnya sebagai demokrasi minimalis atau dalam istilah Larry Jay disebut sebagai demokrasi electoral. Demokrasi ini bekerja bukanlah dengan menjadikan rakyat sebagai subyek utama, melainkan modal yang dikelola oleh negara-negara maju atau kapitalisme. Bagi negara kapitalisme ataupun neoliberal, selalu akan mencuri kesempatan di tengah krisis ekonomi dan politik yang terjadi dalam negara otoriter. Dan perlahan-lahan mulai mencengkramkan kepentingannya dengan menamkan modal dan mendirikan berbagai koorporasi yang didukung oleh kekuatan IMF dan World Bank.

Bentuk-bentuk koorporasi ataupun perusahan multinasional ini diciptakan dengan begitu massif di tengah negara yang sedang mengalami transisi, dalam data yang dimiliki oleh Norena tercatat ada 100 perusahaan multinasional terbesar mengontrol 20 % asset asing global, 51 dari 100 negara terbesar dunia adalah perusahaan, hanya 49 yang merupakan negara bangsa. Dengan kekuasaan koorporasi yang sangat hegemonic dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang yang ditandai dengan ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin. Dan berawal dari sinilah kemudian koorporasi-koorporasi ini tiba-tiba akan berkembang menjadi finance oligarkhi yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan ia tidak segan-segan untuk memuluskan program-program neoliberal, kekerasan pun juga dihalalkan, dan rezim otoriter sekalipun didukung demi tegaknya agenda demokrasi pasar dan neoliberalisme.

Belajar Dengan Argentina

Salah satu peristiwa yang dapat kita pelajari dalam kasus ini adalah, di negera Argentina. Dalam kasus negara yang banyak pengalaman pada masa transisi ini, terbukti kehancuran demokrasi berawal dari terbuka lebarnya peluang bagi koorporasi dan sistem ekonomi neoliberalisme dalam memainkan kepentingannya di Argentina. Dengan keterlibatan para komparador-komparador kapitalis ini, telah mendorong Martinez de Hoz sebagai pemimpin Argentina pada saat itu untuk menggantikan strategi pembangunan Argentina dari yang berorientasi industrialisasi substitusi impor (ISI) menuju fondasi bagi sistem ekonomi kapitalisme. Tujuan liberalisasi ekonomi ini pada dasarnya adalah untuk mengintegrasikan ekonomi nasional Argentina ke dalam sistem ekonomi global yang berdasarkan pada mekanisme pasar.

Hanya saja upaya Martinez untuk mengintegrasikan ekonomi nasional Argentina ke dalam sistem ekonomi kapitalisme bukan mendorong terciptanya demokrasi yang sebenarnya. Melainkan semakin terpuruknya ekonomi rakyat Argentina dan matinya demokrasi yang berbasis pada rakyat itu sendiri. Setidaknya hal ini terbukti dengan pinjaman utang yang semakin tinggi dilakukan oleh pemerintahan Argentina, yang nyatanya difungsikan bukan untuk mendukung proses demokrasi itu sendiri, justru digunakan untuk menghabisi kekuatan rakyat. Kondisi ini akhirnya membuat keruntuhan terhadap rezim pemerintahan yang ada.

Berbagai krisis pun semakin meningkat, tidak hanya politik, ekonomi rakyat pun mulai mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Akan tetapi bagi kalangan pendukung neo liberal, kegagalan pemerintahan Argentina untuk membangun demokrasi bukanlah disebabkan oleh krisis kapitalisme, namun sebaliknya, karena terjadinya krisis finansial Argentina. Kalangan neoliberal menolak kegagalan demokrasi dan ekonomi Argentina ulah tangan mereka, padahal de facto menyebutkan, bahwa sejak kalangan kapitalisme masuk ke Argentina, tingkat pengangguran yang sebelumnya berjumlah 5% kini meningkat menjadi 20 %. Dan bagi rakyat Argentina pun sudah mengetahui hal ini, bahwa kegagalan demokrasi liberal tidak lepas dari peran kapitalisme di negara-negara berkembang.

Untuk itu,bagi Indonesia yang sedang menjalani hal serupa, tentunya tidak ada salahnya jika kita mau belajar terhadap fenomena Argentina. Pembiaran dengan kondisi yang demikian tentu saja akan memperpanjang krisis yang terjadi di negeri ini. Untuk itulah kekuatan rakyat sangat dipentingkan untuk menolak intervensi asing dalam proses demokrasi di Indoneisa. Dan bagi para aktivis pro demokarsi sudah tidak saatnya terjebak dengan demokrasi yang dibungkus oleh kepentingan kapitalisme. Sebab demokrasi yang sudah dibungkus bersama kepentingan kapitalisme, jangan berharap bahwa kepentingan rakyat akan mampu muncul sebagaimana yang diharapkan.

Korupsi dan Involusi Keagamaan

2008-09-17T09:52:00.001-07:00

Fenomena praktek korupsi di tanah air kita bukanlah fenomena yang baru, melainkan tradisi yang sudah laten sejak sekian lama. Walaupun demikian halnya, praktek korupsi cenderung terjadi pada kelas-kelas elit tertentu saja. Berbeda halnya dengan yang terjadi belakangan ini, terutama sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan era keterbukaan dan kebebasan, praktek korupsi tampak semakin meluas dan semakin transparan dilakukan oleh anak bangsa ini, mulai dari pejabat tingkat pusat hingga pejabat tingkat desa, Tak ayal lagi jika orang mengatakan bahwa pada masa Soeharto korupsi dilakukan di bawah meja, namun pada era reformasi ini korupsi dilakukan dengan membawa meja-mejanya. Dengan kondisi yang demikian, maka sangat wajar jika Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparancy Internasional (TI) pada enam bulan terakhir ini menunjukkan bahwa Indonesia berada no 5 deretan negara-negara terkorup di dunia.

Begitu transparan dan derasnya praktek korupsi yang terjadi di lingkungan kita, juga menyeret banyak pelaku di dalamnya, bahkan ironisnya korupsi juga dilakukan oleh mereka yang beragama dan paham terhadap agama. Misalnya saja sebagaimana disebutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Depertemen Agama adalah salah satu lembaga pemerintahan yang terkorup di Indonesia setelah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Tentu saja ini tidak masuk akal, sebab lembaga ini adalah lembaga yang diisi oleh mayoritas mereka yang ahli dan paham tentang agama. Lebih tragisnya lagi seorang menteri agama sekelas Said Agil Munawar pun terjerat dalam praktek korupsi penggunaan Dana Abadi Umat (DAU) hingga kini ia harus mendekam di jeruji besi.

Begitu pula fenomena yang terjadi belakangan ini, tidak sedikit kalangan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang juga disebut-sebut sebagai penerima dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dari Rakhim Dahuri. Diantara mereka yang diindikasikan terlibat adalah, Amien Rais, Hasyim Muzadi, Solahuddin Wahid, Hamzah Haz. (Tempo dan berbagai Media). Padahal mereka ini ada sosok dan panutan umat dalam berprilaku, namun bagaimana mungkin mereka bisa masuk dalam jurang hitam demikian? Sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh, bukan hanya para pemuka agama kelas elit saja yang juga terlibat dalam praktek korupsi, kalau kita mencermati ke bawah. Juga banyak terjadi praktek korupsi di lingkungan keagamaan seperti di organisasi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan (seperti pesantren) yang kadangkala memang sulit ditempuh penelusurannya secara hukum.

Korupsi dan Kebangkitan Agama

Menariknya dalam mencermati fenomena praktek korupsi ini adalah seiring dengan munculnya gejala kebangkitan keagamaan di tanah air kita yang sudah berjalan sejak tahun 80-an. Kebangkitan keagamaan ini setidaknya ditandai dengan menguatnya kecenderungan-kecenderungan orang-orang (beragama) Islam untuk kembali pada agama mereka dengan mempraktekkan ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-hari (Turmudi,2005;109-110).

Geliat kebangkitan keagamaan ini bisa dirasakan hampir disemua lini kehidupan kita, misalnya saja hampir seluruh stasiun televisi sekarang menayangkan berbagai kegiatan keagamaan khususnya Islam seperti Jamaah Zikir, Pengajian dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai waktu. Di instansi-instansi pemerintahan kita juga melihat adanya kebijakan shalat jamaah pada waktu zuhur atau pengajian mingguan dan bulanan. Bahkan di mall-mall besar pun kini juga disetting berbagai kegiatan relegius seperti pengajian ramadhan dan sebagainya, sementara di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus mulai ada shalat berjamaah bagi siswa atau munculnya kelompok pengajian-pengajian dalam bentuk halaqah-halaqah. Sementara di lingkungan pejabat atau elit bangsa kita muncul tradisi taubat nasional, zikir nasional, istigasah dan berbagai istilah penyebutan lainnya yang ingin menampilkan kesan keagamaan.

Akan tetapi kebangkitan praktek keagamaan yang terjadi di tengah-tengah umat belakangan ini nyatanya tidak berbanding lurus dengan pengurangan praktek korupsi di tanah air kita. Bahkan kebangkitan keagaman tersebut sejalan dengan kebangkitan praktek korupsi yang terjadi. Sehingga tampak jika kebangkitan keagamaan yang terjadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menghentikan lajunya praktek korupsi di tanah air kita. Seharusnya dengan tingginya semangat masyarakat untuk melaksanakan ajaran-ajaran keagamaannya, dapat memperbaiki moralitas umat secara perlahan-lahan dengan turunnya praktek korupsi di negeri ini.

Sebab agama sebagaimana kata pengantar Roland Robertson dalam buku Sosiology of Religion yang diterjemahkan menjadi ”Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis” berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak serta petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat. Sehingga dalam konteks ini Robertson menilai agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam membentuk kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan serta menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.(Robertson;1995).

Sementara dalam ajaran agama termasuk halnya Islam, tidak ada satupun ayat yang membenarkan praktek korupsi tersebut. Secara dokrinal maupun normatif, praktek korupsi dalam berbagai bentuknya berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Al-Qur’an sebagai landasan utama ajaran Islam menganggapnya sebagai perbuatan bathil (tidak benar) dan fasad (merusak). Akan tetapi bagaimana fonomena paradoksal ini masih bisa terjadi di tengah mayoritas umat Islam?

Untuk menemukan jawaban ini memang bukanlah sesuatu yang mudah, namun setidaknya jika kita sedikit mempercayai para ahli sosiologi agama dan orang-orang bijak lainnya, setidaknya rasa penasaran tersebut barangkali bisa terobati. Misalnya saja tidak adanya korelasi yang positif antara kebangkitan keagamaan dengan kebangkitan praktek korupsi tersebut bisa dilihat melalui pandangan Hegel, menurutnya sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Nasikun dalam Gregori Baum (1975) dalam bukunya Relegion and Aliention: A Theological Reading of Sociologi, menyebutkan, bahwa karut marut kehidupan keagamaan yang tengah terjadi seperti tingginya praktek korupsi ini, sangat boleh jadi memiliki sumber yang paling mendasar dalam konsepsi teisme tradisional yang selama ini kita anut, yang melihat Tuhan berada sengat jauh di atas langit, jauh di atas kehidupan dan sejarah umat manusia, sebagai ”Outsider”, ”God Out There” dan ”God Over and Above History”.

Hal yang senada juga pernah dilontarkan oleh Asghar Ali Engineer (2003), menurutnya perkembangan teologi umat Islam yang berpihak pada keterbukaan dan kemanusiaan kini tenggelam dalam teologi yang lebih bersifat metafisik yang berada di bawah bayang-bayang filsafat spekulatif neo-Platonian (Engeneer, 2003;87-90). Sehingga fungsi kemanusiaan yang diusung dalam teologi Islam tidak mampu menjajaki alam kehidupan yang riil, karena hanya berada dalam aspek yang abtraks. Dalam konsepsi teisme yang demikian kita memahami Tuhan sebagai Sesuatu tidak berhubungan langsung dengan prilaku manusia. Sehingga dalam konteks yang demikian manusia menjadikan sesuatu yang berada pada kondisi tertentu dan momen tertentu. Akhirnya agama hanya dimaknai sebagai hubungan vertikal dengan Tuhannya tanpa mementingkan hubungan horizontal dengan sesamanya.

Sehingga ketika seseorang sudah menyelesaikan ibadah yang bersifat ritualistik seperti shalat, ibadah haji, zakat dan sebagainya, dianggap sudah selesai dalam memenuhi panggilan dan ajaran agama. Maka menyangkut persoalan-persoalan kemanusiaan dan etika hidup sesama makhluk Tuhan menjadi terbaikan. Bahkan bagi tipikal orang yang beragama seperti ini, sangat mudah untuk memperjual belikan agama, merampok atas nama agama, demi mewujudkan hubungan vertikal tersebut. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan ritualistik zakat, mereka bisa saja dengan menggunakan dana korupsi dan sebagainya, sehingga terkesan mereka sudah melakukan hubungan vertikal, walaupun dengan cara koruptif, begitu juga ketika mereka pergi haji dengan dana umat, seakan-akan ritual mereka dengan Tuhan telah selesai, walaupun dana haji yang dipergunakan melalui merampok uang rakyat.

Maka ke depan menurut penulis, agar agama menjadi bagian dalam kontrol sosial, umat beragama meminjam pendapatnya Kuntowijoyo (1991) harus bisa menjadikan teologi keagamaan bukan sekedar bentuk ilmu tentang ketuhanan an sich, namun teologi yang mampu berperan sebagai instrumen untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan yang lebih menekankan aspek refleksi empirisnya.(Kuntowijoyo,1991; 286). Jadi teologi diformulasikan bukan sekedar untuk memahami realitas sosial, namun juga mengarahkan dengan membentuk suatu peradaban alternatif yang sesuai dengan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Begitu pula pendapat Samuel Rayan (1987) seorang Rohaniwan terkemuka di India, menurutnya untuk mewujudkan misi keagamaan dan untuk membangun kembali moralitas keagamaan, maka agama-agama yang hidup di Asia (seterusnya baca:Indonesia) dimasa mendatang harus melengkapi praktis teologi, diantaranya, praktis teologi yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa sosial yang handal diatas teori-teori sosial kritis, kedua, praktis teologi yang mampu mengembangkan teologi pembebasan, ketiga, Praktis teologi yang mampu mendefensiikan ulang struktur ajaran-ajaran sosial mereka dalam hungannya dengan problema kemanusian. Jadi ungkapan Rayan tersebut jelas, bahwa umat beragama tidak berheti pada praktis teologi pada tingkat simbolik. Sebaliknya agama harus berperan aktif dalam transformasi sosial masyarakat.

Dan terakhir menurut penulis dalam rangka membangun dan menjadikan agama sebagai kekuatan moral, maka pemeluk agama harus mampu menjadikan ajaran agama sebagai etos dan bukan mitos bagi kehidupan umat. Bagaimana agama bisa berbicara lantang menghadapi berbagai praktek korupsi, bukan agama yang mendorong untuk prilaku korupsi. Karena pada dasarnya agama sudah menyimpan ribuan spirit untuk menjadikan umat dan kehidupan ini menjadi lebih baik. Semuanya tinggal dan tergantung bagi siapa dan bagaimana si pelakunya dalam merespon keberadaan sebuah agama.[]